Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Hukum Kesehatan- merupakan sebuah badan yang mengatur dan yang mengarahkan seorang tenaga kesehatan untuk bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab ditambah juga tenaga kesehatan akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga. Namun sebelum lanjut membaca, artikel ini akan membahas mengenai pengertian peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui lebih lanjut silahkan simak bahasan berikut ini.

Peraturan Perundang-Undangan 

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini adalah penjelasan pendapat para ahli tentang perundang-undangan :

• Menurut Satjipto Rahardjo (2010) perundang-undangan adalah pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama.
• Sedangkan Yuliandri (2011) mengemukakan bahwa perundang-undangan pada hakikatnya ialah pemebentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. 
• Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida (2007), perundang-undangan memiliki pengertian sebagai berikut:
  
  - Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
  
  - Merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
  
  - Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.
  
  
  - Dalam kepustakaan belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiele zin. 

2. Perundang-Undangan Secara Terminologi

Dengan demikian perundang-undangan secara terminologi mempunyai dua pengertian sebagai berikut (Maria Farida Indrati, 2007) :

• Perundangan-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
• Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

3. Unsur-Unsur Perundang-Undangan

Unsur-unsur perundang-undangan (Maria Farida Indrati, 2007) :

• Merupakan suatu keputusan tertulis.
• dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
• Mengikat umum.

4. Ciri-Ciri Perundang-Undangan

Menurut Satjipto Rahardjo (2010) ciri-ciri perundang-undangan yaitu :

• Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
• Bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya.
• Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.

Dengan demikian perundang-undangan di Indonesia dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Sehingga benar apa yang dikemukakan Bagir Manan bahwa hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang sebagai entitas yang berbeda.Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprodensi.

5. Kelebihan Dan Kelemahan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan aturan kebiasaan ( Bagir Manan, 1992) . Kelebihan peraturan perundang-undangan diantaranya:

• Tingkat prediktibilitasnya yang besar, hal ini berhubungan dengan sifat prospektif dari perundang-undangan yang pengaturannya ditujukan ke masa depan.
• Memberikan kepastian secara formal sekaligus kepastian mengenai nilai-nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat, maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut.

Sedangkan kelemahan perundang-undangan adalah sebagai berikut (Satjipto Rahardjo, 2010):

• Peraturan perundang-undangan memiliki kekakuan. Kelemahan ini muncul akibat kehendak perundang-undangan untuk menampilkan kepastian.
• Keinginan perundang-undangan untuk membuat rumusan-rumusan yang bersifat umum mengandung resiko akan mengabaikan dan memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan.

Nah itu dia bahasan dari pengertian peraturan perundang-undangan, dari penjelasan diatas bisa diketahui mengenai penjelasan pengertian peraturan perundang-undangan, perundang-undangan secara terminologi, unsur-unsur perundang-undangan, ciri-ciri perundang-undangan, dan kelebihan dan kelemahan perundang-undangan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dalam artikel ini, mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penulisan, terimakasih telah membaca artikel ini."God Bless and Protect Us"

Share this post